Quo Vadis Pendidikan Politik di Indonesia
Salah satu tugas dan fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam prakteknya oleh lembaga poitik, secara substansi rupanya belum menyentuh target. Atau bahkan belum dilirik secara stategis sebagai wujud pembangunan kekuatan politik yang sesungguhnya. Pelibatan masyarakat dalam kancah perpolitikan baru sekedar menjadi objek. Jauh dari keterlibatan sebagai subjek yang sadar akan perannya dalam menentukan nasib dan arah politik bangsa. Pengenalan politik dilakukan lebih sering ketika menjelang pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan aktivitas politik lima tahunan. Politik sama dengan suara. Wacana inilah yang justru lebih dominan dan melekat dalam rutinitas perpolitikan di Indonesia. Dalam pandangan masyarakat awam, politik tak ubahnya sebuah peristiwa pergantian kekuasaan.
Pengkaderan secara berjenjang dan terarah yang semestinya dilakukan oleh partai untuk menyiapkan sumber daya kader politik yang kompeten dan loyal kian jarang dilakukan. Pengkaderan instan sebagai pilihan pragmatis untuk memenuhi tuntutan pesta politik lima tahunan. Bahkan jalur pintas politik dapat ditempuh melalui tangga ekonomi (tingkat kepemilikan kekayaan), dinasti (akses hubungan keluarga dan kekerabatan), tradisi ‘asal bos senang’ (politik cari muka), dan popularitas figuritas. Tanpa melalui proses pembelajaran karir politik dari dasar, seseorang dapat dengan mudah melenggang memduduki kursi elit politik. Asalkan ia memiliki salah satu diantara keempat jalur lintas di atas. Dengan atau tanpa disadari, budaya ini telah berlangsung lama sejak sistem demokrasi mulai digulirkan di Indonesia. Indikatornya jelas terlihat dari banyaknya konglomerat dan pengusaha yang terjun ke dunia politik dengan modal yang dimilikinya, politikus yang membawa nama besar leluhur dan kerabatnya untuk mendapatkan simpatik masyarakat, politikus yang mengikuti alur petingginya demi mempertahankan jabatan politiknya, dan maraknya selebriti dan publik figur berbondong mencalonkan diri dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif. Sebagian mungkin memiliki kompetensi di bidang politik. Namun tak dapat menjadi jaminan untuk sebagian yang lain.
Terjadinya kontrak politik dan kontrak ekonomi sebagai efek dari rendahnya kesadaran politik dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis sejahtera. Hal ini juga memungkinkan sangat mudahnya masyarakat dimobilisasi ke arah politik tertentu. Beberapa kejadian rusuh dalam kampanye hanya disebabkan hal yang sepele menurut sebagian orang. Namun sangat berarti bagi sebagian yang lain. Contohnya rusuh yang disebabkan massa kampanye berebut makanan, atau ribut karena tak kebagian uang yang dibagi-bagikan calon legislatif. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa demokrasi di Indonesia masih ketergantungan pada siapa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat, walaupun sesaat. Jauh dari kesadaran kepentingan bangsa jangka panjang. Dominasi harapan kesejahteraan diukur dari seberapa banyak ia mendapatkan sumbangan untuk makan, maka itulah suaranya.
Banyak gaya dan cara yang dilakukan oleh para calon legislatif untuk mendapat dukungan dan simpati rakyat. Dari memasang pamlpet dan baliho besar di jalan-jalan yang menyisakan sampah di mana-mana. Kampaye terbuka di lapangan dengan ribuan massa yang menyebabkan jalanan macet. Silaturahmi ke mesjid-mesjid dan panti sosial untuk menebarkan senyum palsu. Serta ada yang rela turun langsung ke sawah, kolam ikan, bahkan selokan demi mendulang suara. Namun rupanya rakyat sadar bahwa mereka telah dibohongi oleh drama politik yang dipertontonkan selama ini. Mungkin justru inilah bentuk pendidikan politik itu. Rakyat dapat melihat kebenaran dari kebohongan-kebohongan yang berulang kali dilakukan setiap pelaksanaan pesta demokrasi.
Media massa menjadi sarana paling populer dalam perpolitikan masa kini. Pilihan ini tampaknya lebih populer mengingat efektifitasnya dalam membangun dan merubah pola pikir dan prilaku masyarajat. Tampilan iklan politik di media sangat beragam bergantung pada jenis kepentingan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Media mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam waktu singkat dapat menjangkau segala penjuru dimensi sosial. Dalam hitungan menit, para calon pemimpin dan wakil rakyat sudah seprti selebritis yang wajahnya muncul setiap saat di televisi. Dengan beraneka gaya, wajah-wajah itu muncul seakan tak ada resah bahwa kemunculannya di televisi telah memakan biaya yang tak sedikit yang kelak harus digantikan dengan uang rakyat. Seorang calon legislatif bisa menghabiskan milyaran untuk iklan politiknya. Mungkin akan lebih bermanfaat jika uang sebanyak itu dipergunakan untuk membantu rakyat miskin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Teriakan atas nama rakyat ironis dengan apa yang kita saksikan atas kelakuan para calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut. Kesenjangan terlihat jelas. Kita pun dapat menilai mana orang-orang yang memiliki niat yang luhur untuk memperjuangkan aspirasi rakyat jika duduk di parlemen nanti. Besarnya ongkos demokrasi harus dibayar dengan besarnya pengorbanan rakyat.
Tingginya ongkos politik yang telah dikeluarkan ternyata tidak mampu meningkatkan kecerdasan berpolitik bagi rakyat. Politik masih milik para elit. Harapan untuk memperoleh kebijakan yang berpihak bagi rakyat tidak lagi menjadi tujuan utama dari partisipasi politik masyarakat. Tak ada jaminan ke depan. Asalkan dapat menikmati kesenangan sesaat ketika pesta rakyat berlangsung, itu sudah cukup, dari pada tidak sama sekali. Namanya juga kenduri cinta, habis kenduri, cinta dibuang. Pesta demokrasi, habis pesta, demokrasi disingkirkan.