Isu pelestarian lingkungan kini begitu kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehingga segala usaha atau tindakan yang berkaitan dengan pembangunan perlu memasukkan unsur pelestarian ke dalamnya. Berkaitan dengan hal itu, teknologi pertanian yang banyak menimbulkan efek negative terhadap keseimbangan ekosistem perlu ditinjau kembali untuk dicarikan jalan keluar atau penggantinya. Pertanian Organik, Pengendalian hama terpadu, dan biopestisida merupakan cara-cara alternatif dalam menuju pertanian berwawasan lingkungan.

Pestisida merupakan bahan pencemar paling potensial dalam budi daya tanaman. Oleh karena itu, perannya perlu diganti dengan teknologi lain yang lebih berwawasan lingkungan. Pemakaian bibit unggul, pupuk anorganik, dan pestisida memang mampu memberikan hasil yang tinggi. Swasembada beras yang dicapai Indonesia pada tahun 1984 tidak terlepas dari ketiga hal tersebut. Namun, tanpa disadari praktek ini telah menimbulkan masalah dalam usaha pertanian itu sendiri maupun terhadap lingkungan.

Pertanian Organik, Pengendalian Hama Terpadu, dan Biopestisida Pada mulanya penemuan pestisida disambut penuh harap, seakan pestisida mampu menyelesaikan masalah hama tanaman tanpa menimbulkan dampak merugikan terhadap lingkungan setelah muncul hama yang resisten terhadap pestisida, terbunuhnya organisme bukan sasaran, munculnya hama sekunder, dan terjadinya pencemaran lingkungan, masyarakat baru menyadari bahwa masalah pestisida tidak sesederhana yang dipikirkan.

Pertanian Organik

Pada pada tradisional, yaitu pertanian tanpa pupuk anorganik dan memanfaatkan varietas unggul lokal, hasil yang diperoleh cukup tinggi meskipun masukan bahan organik rendah. Pertanian ini juga dinilai mampu menjaga produktivitas jangka panjang.Pada mulanya, Pertanian organik yang berkembang adalah pertanian tradisional yang subsisten. Namun dengan semakin kuatnya isu pengotoran lingkungan, maka pertanian organik ini dinilai mampu menjawab masalah pelestarian lingkungan, termasuk tuntutan untuk mendapatkan bahan makanan sehat dan bebas pencemaran kimiawi. Standar dasar pertanian organik yang dikeluarkan oleh International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) adalah:

• Menghasilkan pangan yang kualitas gizinya baik dan dalam jumlah yang cukup.
• Melaksanakan interaksi secara konstruktif dan meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
• Mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah.
• Membantu dan melaksanakan usaha konservasi tanah dan air.
• Sedapat mungkin bekerja dengan bahan dan senyawa yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali.

Tak dapat dipungkiri, keberadaan kawasan industri dan pemukiman yang terkonsentrasi di bagian utara menyebabkan degradasi kualitas lingkungan sulit dihindari. Idealnya setiap industri harus berwawasan lingkungan, bahkan perlu memenuhi standar manajemen lingkungan seperti ISO 14000. Namun kenyataan di lapangan kepentingan ekonomi selalu mengalahkan kepentingan ekologi, makin pesat pembangunan berlangsung makin banyak komponen lingkungan yang dikorbankan, termasuk hutan.

Di bagian selatan Banten, yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang, kerusakan hutan tidak separah di bagian utara. Namun eksploitasi terus berlangsung, sebagai gambaran di kawasan hutan Gunung Halimun dan Gunung Kendeng, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, jawa Barat, areal yang tertutup vegetasi hutan tinggal 75-80 persen, dengan kata lain 20-25 persen areal hutan sudah gundul. Sementara di perbatasan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, seperti di Gunung Karang (meliputi perbatasan wilayah Kecamatan Ciomas, Keduhejo, Pandeglang dan Cadasari) 60 persen areal hutan gundul dan di Gunung Aseupan (perbatasan wilayah Kecamatan Menes, Mandalawangi, Jiput dan Padarincang) 45 persen gundul. Sedangkan di kawasan hutan Gunung Pulosari, perbatasan antara Kecamatan Mandalawangi dan Saketi, Kabupaten Pandeglang 65 persen gundul.

Eksploitasi ternyata tidak hanya terjadi di hutan pegunungan, tetapi juga di kawasan hutan lainnya, seperti hutan yang ada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Ci Danau, Ci Beureum, Ci Simeut, Ci Ujung, Ci Baliung, Ci Banten, Ci Bogor, Ci Durian, Ci Manceuri dan Cisadane. Begitu pula di hutan pantai, baik pantai barat, pantai selatan dan pantai utara, bahkan di Taman Nasional Ujung Kulon, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang juga terjadi perusakan dan penjarahan hutan.

Keruskan hutan juga terjadi di kawasan cagar alam Rawa Dano, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang. Sebagai akibat tekanan penduduk, perambahan dan pengelolaan lahan ilegal di cagar alam seluas 2.500 hektar tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan, antara lain dengan melorotnya debit air dari 2.000 liter per detik menjadi hanya 200 liter per detik. Dampaknya berbagai kawasan industri di Kota Cilegon mengalami krisis air. Secara umum eksplotasi hutan menimbulkan terganggunya berbagai fungsi hutan yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Multi Fungsi Hutan

Hutan memiliki multi fungsi, mulai dari fungsi klimatologis, hidrologis, sosiologis, biologis, dan ekonomis. Fungsi klimatologis hutan erat kaitannya dengan unsur-unsur iklim seperti hujan, suhu, kelembaban, angin dan sinar matahari. Seluruh hutan yang ada di Banten berperan sebagai ‘paru-paru’ seluruh ekosistem Propinsi Banten. Sulit dibayangkan, jika seorang manusia mengalami kerusakan paru-paru, maka kehidupannya mengalami banyak gangguan. Begitu pula suatu ekosistem seluas Propinsi Banten, jika hutannya mengalami kerusakan, maka ekosistem itupun menjadi ’sakit’. Jika pohon di hutan terus ditebangi, maka ’sakit’ yang diderita ekosistem semakin parah.

Gejala-gejala ekosistem yang ’sakit’ antara lain, pemasukan dan pengeluaran (siklus) air tidak terkendali, suhu dan kelembaban meningkat, sinar matahari dan angin kurang termanfaatkan dan tidak terarah. Sinar matahari yang mengenai pohon-pohonan atau vegetasi hutan, maka energinya akan dimanfaatkan dalam proses fotosintesis, sehingga terbentuk karbohidrat untuk pertumbuhan tanaman, termasuk untuk proses terbentuknya kayu. Selain itu, dalam proses fotosintesis itupun, gas karbondioksida (CO2) yang merupakan polutan di udara diserap oleh daun pohon-pohonan, dan dari proses tersebut dikeluarkan oksigen (O2) yang sangat dibutuhkan untuk pernafasan manusia. Hal inilah yang dimaksud bahwa hutan di Banten merupakan paru-parunya ekosistem Banten.

Sulit dibayangkan, bagaimana kondisi paru-paru dan kesehatan masyarakat perkotaan seperti yang ada di Cilegon, Serang dan Tangerang, yang atmosfirnya penuh dengan gas CO2, CO, SOx, NOx dan polutan lainnya sebagai buangan dari asap kendaraan bermotor, rumah tangga dan pabrik. Sedangkan di sisi lainnya, kawasan hijau di kota-kota tersebut sangat terbatas, bahkan pohon-pohonan di pinggir jalan makin banyak yang ditebangi.

Fungsi hidrologis hutan berhubungan dengan siklus air. Ekosistem hutan memiliki tajuk yang berlapis, mulai dari pohon-pohon berukuran raksasa sampai perdu dan rumput yang menutupi tanah, selain itu daun-daun yang berguguran menjadi serasah dan humus yang juga menutupi tanah. Sistem tajuk berlapis tersebut dapat mengurangi energi kinetik yang berasal dari tetesan atau jatuhan air hujan, sehingga tidak merusak tanah dan tidak menimbulkan erosi.

Pada lahan yang tidak bervegetasi seperti hutan yang gundul, maka ketika hujan datang tetesannya langsung mengenai butiran tanah sehingga dapat menimbulkan erosi. Aliran permukaan yang membawa butiran tanah tersebut akhirnya masuk ke badan sungai dan menimbulkan pendangkalan. Jika curah hujan tinggi maka badan sungai tidak dapat menampungnya, terjadilah luapan air atau banjir, baik di bagian hulu maupun bagian hilir DAS. Kawasan bervegetasi sebenarnya merupakan daerah resapan air, sehingga air yang dialirkan ke sungai sesuai dengan kapasitas sungai dan tidak menimbulkan banjir. Pada musim kemarau di kawasan ini cadangan air masih tersedia, meskipun debit air yang masuk sungai menurun. Sebaliknya pada kawasan yang tidak bervegetasi, seperti hutan gundul, ketika musim kemarau tiba tidak ada lagi cadangan air, sungaipun menjadi kering kerontang.

Kawasan hutan di sekitar Gunung Karang menjadi hulu beberapa sungai yang mengalir ke bagian barat, utara, timur dan selatan Banten, seperti Ci Lamer, Ci Ujung, Ci Asem, Ci Bogor dan Ci Banten. Setiap penebangan pohon di Gunung Karang berdampak langsung terhadap penyusutan debit air di musim kemarau untuk DAS tersebut, sebaliknya pada musim hujan berdampak langsung terhadap kejadian banjir di sekitar DAS tersebut. Posisi kota Serang dan Pandeglang dengan Gunung Karang identik dengan posisi kota Jakarta dengan kawasan Puncak. Dengan kata lain, jika penebangan pohon dan kerusakan hutan di sekitar Gunung Karang tidak terkendali, maka kota Serang dan Pandeglang siap-siap terkena banjir bandang, sebagaimana Kota Jakarta selalu menerima banjir kiriman dari Bogor, sebagai akibat penggundulan kawasan Puncak. Kondisi saat ini, areal bervegetasi di kawasan Gunung Karang hanya tersisa 40 persen.

Fungsi sosiologis hutan berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan harus meningkat kesejahteraannya, namun jika cara yang ditempuh melalui eksploitasi hutan secara habis-habisan, seperti penebangan kayu, penjarahan hasil hutan dan lahan, maka yang terjadi hanyalah pemiskinan masyarakat sekitar hutan. Dalam hal ini perlu dikembangkan pengelolaan sekitar kawasan hutan yang berkelanjutan, bagaimana agar sumberdaya hutan tersebut bisa awet. Konsep agroforestry merupakan langkah yang tepat jika diterapkan dengan penuh tanggungjawab. Dalam hal ini petani di sekitar hutan diwajibkan untuk menanam pohon yang disela-selanya dibudidayakan tanaman pangan dan hortikultura.

Pengembangan konsep hulu-hilir di setiap DAS juga merupakan langkah yang baik, yaitu supaya masyarakat di sekitar hulu tidak menebang pohon, maka masyarakat pengguna air dan hasil sumberdaya alam di hilir harus memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang ada di hulu. Bagaimanapun sangat tidak efektif jika masyarakat di hulu dilarang menebang pohon, sementara kebutuhan ekonominya dibiarkan tidak tercukupi.

Fungsi biologis hutan kaitannya dengan hutan sebagai bank plasma nuftah atau sebagai cadangan genetik. Hutan menyimpan beragam flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti plasma nuftah untuk tanaman obat, buah-buahan, sayuran, pangan, hias, industri dan energi. Di hutan tersimpan plasma nuftah tanaman energi seperti jarak, yang dapat digunakan untuk substitusi BBM melalui aplikasi biodiesel. Berbagai plasma nuftah tanaman industri seperti industri kayu, kertas, getah (karet), residu (mentol, terpentin), minyak (cengkeh, kayu putih), farmasi dan kosmetik ada di hutan. Selain itu, hutan pun menyimpan plasma nuftah hewan ternak dan peliharaan, seperti berbagai jenis burung, reptil, mamalia dan sebagainya.

Fungsi ekonomis hutan berhubungan dengan pemanfaatan hutan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi, seperti pemanfaatan kayu. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Propinsi Banten, dalam setahun jumlah pohon yang ditebang di areal hutan dan non-hutan di Banten mencapai 5-6 juta pohon. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang mencapai 750 ribu – 1 juta kubik. Reboisasi dan penghijauan yang dilakukan hanya mencapai 4 juta pohon per tahun, maka terjadi penyusutan jumlah pohon antara 1-2 juta pohon per tahun. Hal tersebut sangat tidak kondusif bagi kondisi lingkungan Propinsi Banten, bahkan bagi Planet Bumi secara keseluruhan. Setiap penyusutan vegetasi hutan tropis, termasuk yang ada di Banten, akan berpengaruh terhadap kondisi iklim di seluruh Planet Bumi, antara lain memberikan kotribusi terhadap pemanasan global.

Revitalisasi

Kondisi dan berbagai fungsi hutan yang ada di Propinsi Banten perlu direvitalisasi, begitu pula kebijakan dan strategi dalam manajemen hutan. Upaya yang harus ditempuh Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat, antara lain melalui penerapan teknik silvikultur (perbaikan kualitas tegakan), pengelolaan aspek ekologi (biodiversity), konservasi tanah dan air, pencegahan bahaya kebakaran hutan, serta penelitian dan pengembangan (Litbang) kehutanan. Dalam Litbang kehutanan di Propinsi Banten, beberapa perguruan tinggi yang ada di Tangerang, Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak perlu diikutsertakan. Perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menyelenggarakan kajian kehutanan yang spesifik untuk kawasan masing-masing. Selain itu, melalui program pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata (KKN) berupaya melakukan pendampingan terhadap masyarakat di sekitar hutan.

Untuk menyelamatkan hutan yang tersisa di Propinsi Banten, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda semata, tetapi juga seluruh komponen masyarakat, juga demikian dengan Banten Institute for Social Transformation, Hal yang tidak kalah pentingnya, setelah Kota Serang berdiri menjadi kota otonom, dalam rencana induk pengembangan (RIP) cukup layak disiapkan pengembangan hutan kota. Kota Serang perlu memiliki ruang terbuka dan hijau (RTH) minimal 20 persen dari luas kota, kalau bisa dibuat Kebun Raya Serang, sebagaimana Kebun Raya Bogor. Reboisasi dan penghijauan harus dilakukan di seluruh wilayah Propinsi Banten, jika tidak maka Banten akan mengalami desertikasi atau penggurunan. Seluruh masyarakat Banten tidak ada yang mau kalau nanti harus tinggal di sebuah gurun yang bernama ‘Gurun Banten’. Langkah terbaik untuk mengantisipasinya, ‘Selamatkan Hutan di Banten’.

Persoalannya keberadaan sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, terutama usaha tani padi. Padahal berdasarkan analisa kami tim Divisi Ekonomi Banten Institute for Social Transformation, budidaya padi tidak banyak memberikan keuntungan. Di satu sisi harga sarana produksi sepert pupuk dan pestisida cenderung naik, di sisi lainnya harga jual padi selalu ditentukan pemerintah melalui kebijakan harga dasar gabah (HDG). Hal tersebut menyebabkan nilai tukar petani (NTP) terus merosot, tingkat kesejahteraan petani menjadi sejajar atau di bawah garis kemiskinan. Sub sektor lainnya seperti perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan juga belum menunjukkan kontribusi yang menggembirakan, baik terhadap kondisi petani maupun terhadap perekonomian Banten secara regional.

Lantas, adakah strategi untuk memperbaiki kondisi petani tersebut ? Strategi yang diharapkan mampu menjadi ‘obat mujarab’ sehingga dapat ‘menyembuhkan ‘ sektor pertanian yang sedang ’sakit kronis’.

Agribisnis

Menurut pakar ekonomi pertanian dari Amerika Serikat, David Downey dan Steven P. Erickson, agribisnis meliputi lima sektor: Pertama, sektor input (input supply sectors) meliputi pupuk, benih, pestisida, bahan bakar, mesin dan peralatan lainnya; Kedua, sektor primer (farm production sectors) merupakan sentral dari agribisnis, meliputi petani, peternak dan nelayan; Ketiga, sektor sekunder (output sectors), berperan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi (agroindustri); Keempat, sektor tersier (market farm product), berfungsi mengantarkan produk sektor primer dan sekunder ke tangan konsumen.

Tak dapat dipungkiri, bahwa Ustadz Sujai Berangkat dari Agrobisnis Budidaya Melon di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, telah menjalankan agribisnis Budidaya Melon sejak empat tahun yang lalu, bahkan terus berjuang bersama santri – santrinya, begitu pula para petani di daerah lainnya mungkin, Namun persoalannya, usaha budidaya melon dan kawan-kawan belum berhasil memadukan keempat sektor agribisnis tersebut, terutama untuk sektor sekunder dan tersier. Dalam sistem agribisnis, petani merupakan sentral, namun untuk kasus agribisnis di Banten dan daerah lainnya, posisi petani masih sangat lemah. Hal itu disebabkan pemilikan modal yang kecil, penggunaan teknologi yang rendah, pemilikan lahan yang sempit, produk yang cepat rusak, ancaman iklim seperti banjir dan kekeringan, gangguan hama dan penyakit tanaman, serta akses yang sangat kecil terhadap sumberdana dan informasi.

Sebenarnya keberpihakan pemerintah terhadap petani ini sudah berlangsung sejak dimulainya pemerintahan Orde Baru. Hal itu tak lain sebagai kompensasi pemerintah untuk menutupi kegagalan pasar (market failure) yang terjadi. Beragam kebijakan, strategi, program dan proyek pembangunan telah diterapkan pemerintah, dengan maksud untuk memperbaiki kondisi petani. Namun setelah perlakuan khusus terhadap petani tersebut berlangsung hampir empat puluh tahun, hasilnya hampir tidak ada. Sampai saat ini petani belum mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat bersaing di pasar. Mengacu pada teori agribisnis dari David Downey dan Steven P. Erickson, petani belum mampu berkiprah di sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain proses agribisnis yang dijalankan terbatas untuk sektor input dan primer, baru sebatas mengelola sarana produksi dan produksi, sedangkan untuk agroindustri dan pemasaran, justru dikuasai pihak lain.

Untuk beberapa kasus, intervensi pemerintah yang kurang tepat terhadap usaha tani, justru menyebabkan kondisi petani makin terpuruk. Menurut Gunawan Sumodiningrat (2004), untuk perbaikan kondisi petani perlu format subsidi yang tepat, yaitu langsung diarahkan ke petani, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas petani agar mampu menjalankan usaha secara komersial dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas petani sebagai aktor utama agribisnis melalui bantuan teknis dan pendampingan, bertujuan membantu petani dalam mengenali berbagai masalah dan potensi yang ada. Pada akhirnya petani dapat membuat prediksi usaha yang tepat sesuai dengan dinamika bisnis jangka panjang. Dengan demikian posisi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Balai Penelitian Pertanian serta Fakultas Pertanian dengan program-program studinya menjadi sangat penting.

Dalam pengembangan agribisnis, baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, petani tidak bisa dibiarkan sendiri. Dalam hal ini sangat dibutuhkan pendampingan terutama oleh tenaga penyuluh pertanian. Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak ada program penyuluh pertanian nasional. Data lainnya menunjukkan, dari 5.187 kecamatan yang ada di Indonesia, baru ada 3.557 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Di Kabupaten Tangerang dari 26 kecamatan hanya terdapat 10 BPP, di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak kondisinya hampir sama. Usia penyuluh pertanian umumnya sudah di atas 50 tahun dan banyak penyuluh yang beralih status dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, bahkan ada yang terjun di dunia politik. Kelangkaan penyuluh pertanian perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kalau usaha tani dimodifikasi menjadi agribisnis, maka penyuluh pertanian pun perlu dimodifikasi menjadi konsultan agribisnis. Idealnya setiap desa di Propinsi Banten memiliki minimal satu orang konsultan agribisnis.

Dengan berkembangnya sistem agribisnis, diharapkan menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas, kualitas dan diversifikasi, selain itu dapat mengubah keberadaan petani individual ini yang menjadi perhatian khusus Banten Institute for Social Transformation, akan terus melakukan pendampingan di dua desa curug dan pontang untuk memposisikan desa binaan menjadi petani komunal, yang tergabung ke dalam kelompok ekonomi yang besar dan tangguh. Dengan terjadinya modifikasi dari usaha tani menjadi agribisnis, maka kesulitan modal pun tidak terjadi lagi. Sektor perbankan yang ada di Banten sudah selayaknya mau memberikan ‘pinjaman khusus’ untuk agribisnis. Untuk menumbuhkan iklim yang kondusif, merupakan langkah yang tepat dan strategis jika Pemerintah Propinsi Banten segera mewujudkan berdirinya Bank Banten, yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Banten, termasuk petani.

Keterpaduan Sub Sektor

Penanganan agribisnis di Propinsi Banten belum dijalankan secara holistik dan komprehensif, masih terkotak-kotak. Saat ini setidaknya ada tiga dinas dalam lingkup Pemda Propinsi Banten yang menangani agribisnis, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Ada baiknya dalam pemerintahan Gubernur hasil Pilkada 2006, ketiga dinas tersebut di-merger menjadi Dinas Agribisnis, dengan seorang Kepala Dinas yang cerdas dan kreatif dalam mengembangkan agribisnis di Banten.

Dengan terbentuknya Dinas Agribisis Propinsi Banten, maka upaya pengembangan agribisnis menjadi lebih terpadu dan terarah. Untuk sub sektor tanaman pangan, komoditas padi bisa lebih dikembangkan potensinya, bahkan melalui pengembangan padi organik bisa diperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. Padi organik sangat membutuhkan input pupuk organik yang pengadaannya tergantung pada pupuk kandang, maka antara sub sektor tanaman pangan dengan peternakan bisa disinergikan. Dengan adanya pengembangan ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan unggas, maka rencana pembukaan impor komoditas yang terkait subsektor peternakan dapat dihindari, bagaimanapun berbagai kalangan menilai rencana tersebut sangat berisiko dan mengancam revitalisasi pertanian.

Melalui konsep agroforestry peningkatan produksi pangan dan hortikultura dapat disinergikan dengan upaya konservasi hutan. Keterpaduan antara subsektor tanaman pangan dengan kehutanan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi petani di sekitar hutan, selain itu upaya pelestarian hutan pun dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk pengembangan komoditas jagung, Banten layak meniru Gorontalo yang ‘meproklamirkan’ sebagai ‘propinsi agribisnis’. Selain dikembangkan di lahan kering, jagung pun dapat dikembangkan melalui konsep agroforestry.

Komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias, potensi pengembangannya masih sangat terbuka. Beberapa jenis buah-buahan seperti durian, manggis, sawo, jambu air Cincalo, salak, pisang, rambutan, alpukat dan sebagainya dapat dikembangkan melalui konsep agribisnis. Banten bisa menjadi sentra penghasil buah-buhan sebagai pemasok utama kebutuhan Jakarta. Faktor kedekatan transportasi Jakarta-Banten, bisa menjadi keunggulan komparatif untuk dapat memenangkan persaingan dalam meraih pasar Jakarta. Tanaman hias dapat dikembangkan dengan nilai tambah yang jauh lebih besar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang misalnya, meskipun dengan luas lahan yang relatif sempit tetapi dapat memasok berbagai jenis tanaman hias untuk kebutuhan beberapa kota besar di Indonesia, bahkan untuk ekspor. Tak ada salahnya jika agribisnis Banten mulai melirik anggrek. Komoditas ini sangat menggiurkan, saat ini total perdagangan dunia mencapai 150 juta dollar AS, dan pangsa pasar Indonesia hanya 6 persen. Perlu dilakukan observasi keberadaan jenis-jenis anggrek yang ada di hutan-hutan yang ada di Banten, kemudian jenis-jenis yang menarik dapat dikembangkan melalui metode kultur jaringan.

Sub sektor perikanan perlu mendapat perhatian serius.. Banten memiliki perairan yang luas, baik air permukaan (sungai, danau, kolam, tambak) maupun lautan. Kinerja fisik sektor perikanan selama semester pertama tahun 2006 sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan sering terjadinya bencana alam yang merusak tambak, kolam, jaring apung, kapal, tempat usaha dan rumah penduduk di kawasan pesisir. Selain itu realisasi fisik proyek tingkat pencapaiannya sangat kurang, penyebab utamanya ialah keterbatasan lelang proyek perikanan, menyusul terbatasnya pegawai yang menjadi pimpinan proyek.

Sub sektor perkebunan, khususnya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, potensinya masih cukup besar, antara lain untuk komoditas sawit, kelapa dan karet. Keberadaan BUMN PTPN VIII diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan perkebunan di Banten, terutama perkebunan rakyat yang kondisinya masih jauh dari aplikasi konsep agribisnis. Kelemahan utamanya sama seperti sub sektor lainnya, yaitu pada agroindustri dan pemasaran.

Sebenarnya Provinsi Banten sudah memiliki beberapa komoditas khas, seperti emping melinjo, gula aren dan sate bandeng, namun promosi yang tidak gencar menyebabkan produk agribisnis tersebut kurang dikenali. Bahkan warga Jakarta saja sangat sedikit yang mengenali sate bandeng, berbeda dengan makanan khas asal Bandung yang cepat populer di Jakarta. Padahal Bandung lebih jauh dari Jakarta daripada Serang. Strategi promosi menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, baik untuk pemasaran produk atau mendatangkan investor.

Pengembangan agribisnis di Banten bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan petani. Selain itu, dalam kancah perdagangan global, beragam komoditas agribisnis Banten diharapkan dapat memenangkan persaingan. Seluruh rantai agribisnis, mulai dari pra produksi, produksi, panen, pasca panen (agroindustri) sampai pemasaran harus berlangsung dengan efisiensi yang tinggi. Efisiensi itulah yang menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan bebas.

Data-data tersebut menunjukkan, bahwa sektor industri hanya berkembang di Banten Utara dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja tidak lebih baik dari sektor pertanian. Kalaupun ditelaah lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri di Cilegon, Serang dan Tangerang hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu, seperti Cilegon, Cikande, Cikupa, Cisoka, Balaraja, dan beberapa kecamatan di Kota Tangerang. Sebagian besar kecamatan yang ada di Banten Utara sebenarnya masih berbasis pertanian. Di sisi lainnya ternyata hampir seluruh kecamatan di Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) juga masih berbasis pertanian.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih berkisar antara 30-35 persen, sedangkan angkatan kerja yang diserap sekitar 50-55 persen. Dengan demikian, pengembangan sektor pertanian perlu menjadi prioritas, kondisi petani sebagai ‘aktor utama’ perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Bukan sekedar perhatian yang lebih penting ialah adanya solusi yang proaktif.

Seperti ‘Anak Tiri’

Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini sektor pertanian masih seperti ‘anak tiri’ dalam pembangunan nasional. Keberadaan petani sebagai pelaku utama masih dipandang sebelah mata, kehidupannya makin terpuruk ditengah-tengah beragam kebijakan pemerintah yang tidak memihak (kebijakan harga pupuk, harga gabah, dan sebagainya). Saat ini di Propinsi Banten jumlah penduduk miskin mencapai 1, 3 juta orang, atau sekitar 16 persen dari seluruh penduduk. Ternyata sekitar 60-70 persen penduduk miskin tersebut merupakan penduduk yang hidup di sektor pertanian.

Kalau ditelaah lebih jauh lagi, kondisi paling terpuruk dialami oleh petani padi, secara perlahan, kontribusi usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah menurun drastis, yaitu dari 36,2 persen tahun 1980-an menjadi sekitar 13,6 persen tahun ini. Selain itu, ternyata lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti dari dagang, buruh kasar dan ngojek. Maka tak heran jika sebagian anggota keluarga petani dari Kecamatan Cibaliung, Munjul, Panimbang, Malingping, Leuwidamar, Padarincang, Sepatan, Kronjo dan sebagainya banyak yang mencari nafkah sebagai pekerja sektor informal di kota-kota Cilegon, Tangerang, Jakarta, bahkan jadi TKI di luar negeri.

Karena usaha tani tidak menarik lagi, di beberapa desa di Kecamatan Curug Kabupaten Serang, sebagian petani ngobyek atau ‘beralih profesi’ menjadi pencetak batu bata. Pada bulan September 2006 yang lalu, sebagian keluarga mengkonsumsi nasi aking (nasi bekas yang dikeringkan) sebagai pengganti nasi, karena daya beli yang melemah, kemarau yang berkepanjangan menyebabkan usaha mereka terhenti. Sementara ratusan keluarga petani di Kecamatan Patia dan Pagelaran Kabupaten Pandeglang mengalami rawan pangan, akibat gagal panen pada bulan Mei-Juni 2006 yang lalu.

Itulah gambaran kondisi sebagian petani Banten yang makin terpuruk. Dalam hal ini perhatian pemerintah, baik pusat atau daerah (Pemda) terhadap kondisi petani dan pertaniannya memang cukup besar. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) misalnya, menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK). Untuk pertanian ada empat kebijakan: kebijakan umum pertanahan dan tata ruang pertanian, pembangunan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan perdagangan produk pertanian. Begitu pula dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Banten yang baru lalu, beberapa pernyataan yang muncul antara lain: peningkatan pembangunan di sektor pertanian agar bisa mendukung industri, pengembangan industri pengolahan produk pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, dan sebagainya. Namun hendaknya perhatian dan pernyataan tersebut tidak sekedar menjadi retorika belaka, petani butuh bukti dan bukan janji.

Petani sudah lelah menjadi anak tiri, padahal selama ini petani tidak seperti kelompok masyarakat lainnya, yang sangat getol menyuarakan tuntutannya supaya pemerintah memperhatikan berbagai kepentingannya. Petani begitu sabar, jarang mendatangi gedung DPR atau DPRD, meskipun berbagai persoalan selalu menghinggapinya. Padahal anggota dewan yang terhormat bisa duduk di kursi dewan, sebagian besar adalah karena titipan suara petani. Tak dapat dipungkiri sebagian besar pemilih, baik dalam pemilihan anggota legislatif, Pilpres atau Pilkada berasal dari petani dan anggota keluarganya.

Subsidi dan Insentif

Keberadaan petani dan pertaniannya sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya jika petani secara serempak mogok turun ke sawah dan ladang. Produksi padi nasional akan terganggu, ketahanan pangan akan terancam dan negara pun dihadapkan pada persoalan serius. Bagaimanapun tulang punggung atau pahlawan ketahanan pangan sejati ialah para petani, yang lain hanya ikut nebeng dan beken. Sebagai gambaran, saat ini penduduk Provinsi Banten mencapai 9,1 juta jiwa, dengan konsumsi beras rata-rata per kapita per tahun mencapai 140 kg, sehingga jumlah beras yang harus diproduksi petani Banten sekitar 1,274 juta ton.

Jika kemampuan petani tidak mencapai angka tersebut, maka kebutuhan beras tidak terpenuhi, beras menjadi langka dan harganya akan meningkat. Padahal menurut staf ahli Menko Perekonomian, Mohamad Ikhsan, setiap 10 persen kenaikan harga beras, akan menaikkan kemiskinan 1 persen. Dengan demikian jika harga beras di Banten naik 10 persen, maka persentase kemiskinan akan meningkat dari 16 menjadi 17 persen. Kalau harga beras naik 20 persen, maka persentase kemiskinan akan meningkat dari 16 menjadi 18 persen, dan seterusnya. Pada pertengahan September 2006 yang lalu, ketika harga beras di Desa Cilaku Kecamatan Curug Kabupaten Serang mencapai Rp. 3.700 – 4.000 per liter (setara dengan Rp. 4.625 – 5.000 per kg), sudah banyak penduduk yang tidak sanggup membelinya, sehingga beralih ke nasi aking dengan harga Rp. 500 per liter (Rp. 625 per kg).

Di sisi lainnya, ekonom Didik J. Rachbini mengemukakan, bahwa setiap peningkatan harga beras sebesar Rp. 1.000 per kg akan meningkatkan inflow dana ke pedesaan sekitar Rp. 33 triliun (tersebar untuk sekitar 69.000 desa di Indonesia). Untuk Propinsi Banten, setiap kenaikan harga beras Rp. 1.000 per kg, akan meningkatkan arus masuk dana ke pedesaan sekitar Rp. 700 miliar, tersebar untuk sekitar 1.500 desa.

Dengan demikian persoalan tersebut menjadi dilematis bagi pemerintah, seperti buah simalakama, jika harga beras dinaikkan maka jumlah penduduk miskin akan bertambah, sebaliknya jika harga beras ditekan maka kondisi kehidupan petani akan makin terpuruk. Saat ini kondisi nilai tukar petani makin merosot, hal itu terjadi karena harga beras mengalami stagnasi dan jauh di bawah perkembangan harga barang yang dikonsumsi petani.

Sementara beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga beras, sehingga untuk itu harus dilakukan stabilisasi harga beras. Caranya antara lain dengan membanjiri pasar domestik dengan beras impor, supaya harga domestik dapat ditekan. Sulit dibayangkan bagaimana kondisi petani di Banten, jika di pelabuhan-pelabuhan di Kota Cilegon berdatangan kapal-kapal asing yang memuat beras impor. Kenyataannya tahun ini pemerintah pusat masih mengimpor 210 ribu ton beras. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, Achmad Suryana, dari seluruh produksi beras nasional yang mencapai 32 juta ton, angka impor tersebut ‘hanya’ di bawah satu persen dan tidak berarti banyak.

Persoalannya bukan hanya pada sedikit-banyaknya jumlah impor, namun munculnya berita impor beras tersebut secara psikologis bisa menurunkan motivasi petani, karena setiap kenaikan angka impor berarti terjadinya penurunan harga beras lokal. Dengan menurunnya harga beras maka ‘mimpi’ petani tentang kehidupan yang layak akan semakin jauh.

Kebijakan pemerintah mengenai perberasan nasional, baik mengenai dukungan sistem produksi, diversifikasi, dan perlakuan pascapanen memang sudah cukup memadai, sebagai contoh Inpres Nomor 13/2005 mengatur hal tersebut. Namun menyangkut ‘politik harga beras’ pemerintah terkesan tidak mampu menjamin harga jual beras petani. Hal ini merupakan persoalan sistemik, sejarah mencatat, pada tahun 1950-an, kabinet seringkali jatuh karena ketidakberdayaannya dalam mengatasi kenaikan harga beras.

Lalu bagaimana dengan kondisi petani Banten jika faktanya seperti ini. Untuk meringankan beban petani ada baiknya Pemda Provinsi Banten tetap memperhatikan insentif dan subsidi. Insentif misalnya dalam bentuk kenaikan harga dasar gabah, penyediaan sarana produksi, pemberian kredit dengan bunga murah, pengembangan infrastruktur pedesaan, reforma agraria, mendorong terbentuknya asosiasi petani padi dan database padi. Sedangkan subsidi, terutama ditujukan untuk konsumen beras yang miskin, sehingga kebutuhan beras penduduk miskin tetap terpenuhi.

Pengkaderan secara berjenjang dan terarah yang semestinya dilakukan oleh partai untuk menyiapkan sumber daya kader politik yang kompeten dan loyal kian jarang dilakukan. Pengkaderan instan sebagai pilihan pragmatis untuk memenuhi tuntutan pesta politik lima tahunan. Bahkan jalur pintas politik dapat ditempuh melalui tangga ekonomi (tingkat kepemilikan kekayaan), dinasti (akses hubungan keluarga dan kekerabatan), tradisi ‘asal bos senang’ (politik cari muka), dan popularitas figuritas. Tanpa melalui proses pembelajaran karir politik dari dasar, seseorang dapat dengan mudah melenggang memduduki kursi elit politik. Asalkan ia memiliki salah satu diantara keempat jalur lintas di atas. Dengan atau tanpa disadari, budaya ini telah berlangsung lama sejak sistem demokrasi mulai digulirkan di Indonesia. Indikatornya jelas terlihat dari banyaknya konglomerat dan pengusaha yang terjun ke dunia politik dengan modal yang dimilikinya, politikus yang membawa nama besar leluhur dan kerabatnya untuk mendapatkan simpatik masyarakat, politikus yang mengikuti alur petingginya demi mempertahankan jabatan politiknya, dan maraknya selebriti dan publik figur berbondong mencalonkan diri dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif. Sebagian mungkin memiliki kompetensi di bidang politik. Namun tak dapat menjadi jaminan untuk sebagian yang lain.

Terjadinya kontrak politik dan kontrak ekonomi sebagai efek dari rendahnya kesadaran politik dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis sejahtera. Hal ini juga memungkinkan sangat mudahnya masyarakat dimobilisasi ke arah politik tertentu. Beberapa kejadian rusuh dalam kampanye hanya disebabkan hal yang sepele menurut sebagian orang. Namun sangat berarti bagi sebagian yang lain. Contohnya rusuh yang disebabkan massa kampanye berebut makanan, atau ribut karena tak kebagian uang yang dibagi-bagikan calon legislatif. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa demokrasi di Indonesia masih ketergantungan pada siapa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat, walaupun sesaat. Jauh dari kesadaran kepentingan bangsa jangka panjang. Dominasi harapan kesejahteraan diukur dari seberapa banyak ia mendapatkan sumbangan untuk makan, maka itulah suaranya.

Banyak gaya dan cara yang dilakukan oleh para calon legislatif untuk mendapat dukungan dan simpati rakyat. Dari memasang pamlpet dan baliho besar di jalan-jalan yang menyisakan sampah di mana-mana. Kampaye terbuka di lapangan dengan ribuan massa yang menyebabkan jalanan macet. Silaturahmi ke mesjid-mesjid dan panti sosial untuk menebarkan senyum palsu. Serta ada yang rela turun langsung ke sawah, kolam ikan, bahkan selokan demi mendulang suara. Namun rupanya rakyat sadar bahwa mereka telah dibohongi oleh drama politik yang dipertontonkan selama ini. Mungkin justru inilah bentuk pendidikan politik itu. Rakyat dapat melihat kebenaran dari kebohongan-kebohongan yang berulang kali dilakukan setiap pelaksanaan pesta demokrasi.

Media massa menjadi sarana paling populer dalam perpolitikan masa kini. Pilihan ini tampaknya lebih populer mengingat efektifitasnya dalam membangun dan merubah pola pikir dan prilaku masyarajat. Tampilan iklan politik di media sangat beragam bergantung pada jenis kepentingan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Media mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam waktu singkat dapat menjangkau segala penjuru dimensi sosial. Dalam hitungan menit, para calon pemimpin dan wakil rakyat sudah seprti selebritis yang wajahnya muncul setiap saat di televisi. Dengan beraneka gaya, wajah-wajah itu muncul seakan tak ada resah bahwa kemunculannya di televisi telah memakan biaya yang tak sedikit yang kelak harus digantikan dengan uang rakyat. Seorang calon legislatif bisa menghabiskan milyaran untuk iklan politiknya. Mungkin akan lebih bermanfaat jika uang sebanyak itu dipergunakan untuk membantu rakyat miskin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Teriakan atas nama rakyat ironis dengan apa yang kita saksikan atas kelakuan para calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut. Kesenjangan terlihat jelas. Kita pun dapat menilai mana orang-orang yang memiliki niat yang luhur untuk memperjuangkan aspirasi rakyat jika duduk di parlemen nanti. Besarnya ongkos demokrasi harus dibayar dengan besarnya pengorbanan rakyat.

Tingginya ongkos politik yang telah dikeluarkan ternyata tidak mampu meningkatkan kecerdasan berpolitik bagi rakyat. Politik masih milik para elit. Harapan untuk memperoleh kebijakan yang berpihak bagi rakyat tidak lagi menjadi tujuan utama dari partisipasi politik masyarakat. Tak ada jaminan ke depan. Asalkan dapat menikmati kesenangan sesaat ketika pesta rakyat berlangsung, itu sudah cukup, dari pada tidak sama sekali. Namanya juga kenduri cinta, habis kenduri, cinta dibuang. Pesta demokrasi, habis pesta, demokrasi disingkirkan.

Akses pendidikan untuk seluruh rakyat dapat dibuktikan dengan berkurangnya jumlah angka putus sekolah. Namun ironis, ketika kita menyaksikan bahwa semua baru menjadi cita-cita kosong yang dijanjikan oleh para pemimpin bangsa. Selama proses membangun yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad, ternyata belum menunjukan perubahan yang signifikan dalam kemajuan pendidikan. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di 33 propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 9,7 juta. Dan jumlahnya semakin bertambah setiap tahun.

Angka putus sekolah saat ini pada tingkat Sekolah Dasar 23%, SMP 48% dan SMA 29%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi buruh internasional (ILO) bahwa sebanyak 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 19% anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bersekolah dan memilih untuk menjadi pekerja. Survei tersebut mencakup 1200 keluarga di 5 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mencatat, dari 28,1 juta usia sekolah, sebanyak 841.000 siswa SD/MI dan 211.643 siswa SMP putus sekolah. Sebagian besar dipicu oleh kondisi ekonomi yang menyebabkan orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya sekolah mengingat masih tingginya biaya sekolah di Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah ternyata tidak banyak membantu dalam menyelesaikan problematika tersebut. Belum lagi banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang terjadi terkait dengan penggunaan dana BOS. Tingginya angka korupsi di dunia pendidikan semakin menambah carut-marut sistem yang berdampak pada kuantitas dan kualitas pendidikan.

Secara normatif, Indonesia telah mengakomodasi dan menjamin hak pendidikan untuk semua rakyatnya dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Artinya, semua masyarakat dengan tidak memandang status sosial dan kedudukan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dapat kita baca bahwa keberlangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Tinggal seberapa jauh komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Kita perlu mengapresiasi salah satu agenda nasional yang dicanangkan dan dikampanyekan secara masiv di televisi. Betapa anak-anak itu dan orang tua mereka dibujuk dan dirayu supaya mau bersekolah. Melihat kenyataan semakin meningkatnya angka putus sekolah dari tahun ke tahun, program tersebut sepertinya kandas di tengah gemerlapnya mimpi anak-anak bangsa akan kemajuan dan kehidupan yang layak. Karena program tersebut tidak diiringi dengan anggaran yang memadai dari pemerintah. Amanah undang-undang mengenai anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji guru dan operasional fisik, sampai saat ini masih jauh dari angan-angan.

Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan kenaikan untuk alokasi 20% untuk anggaran pendidikan di APBN 2009. Dalam pelaksanaannya belum ada jaminan yang pasti mengenai hal itu. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dan konsisten dalam program pendidikannya, dengan membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh pelajar, niscaya anggaran untuk itu dapat terpenuhi dari pajak yang dibayarkan oleh orang tua pelajar melalui pajak. Dengan sistem seperti ini akan dirasakan lebih adil karena orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, maka ia akan berpartisipasi lebih tinggi pula dalam pembiayaan proses pendidikan. Jadi, bukan anak yang dikorbankan untuk mengalami diskriminasi hak pendidikan hanya karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya sekolah.

Lemahnya akses informasi menyebabkan lemahnya fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar semua elemen masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut, dibutuhkan lembaga tranparansi dan audit publik anggaran yang merupakan pihak independent. Walaupun kini sudah adan Komisi Tranparansi dan Partisipasi, namun fungsinya belum dapat dirasakan signifikan, terutama dalam bidang pendidikan.

Bukan untuk mengabaikan kualitas, namun jika semua anak-anak Indonesia belum dapat merasakan sekolah karena berbagai faktor, terutama ekonomi, kualitas itu tidak ada artinya. Biaya merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Kesenjangan kelas status berdasarkan kemampuan ekonomi secara tidak langsung telah menciptakan kelas-kelas sosial dalam pendidikan. Kita dapat melihat dengan jelas si kaya dan si miskin berdasarkan akses pendidikannya. Adanya klasifikasi sekolah elit dan sekolah biasa menjadi indikator bahwa belum terealisasinya kesetaraan dan keadilan pendidikan untuk semua rakyat. Upaya pemerataan pendidikan dapat diwujudkan jika pemerintah dapat bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bukan hanya komitmen politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lagi jika hanya dijadikan lipstick untuk komoditas politik menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar. Pelajar perlu kepastian masa depan. Dalam Undang-undang Pemilu, pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun yang telah memiliki hak suara dalam pelilihan umum (dan Pilkada). Potensi besar pelajar sebagai pemilih pemula jika diberdayakan secara optimal, menjadi elemen penentu kepemimpinan masa depan. KPU memperkirakan jumlah pemilih pemula sebanyak 20% dari jumlah pemilih sekitar 170 juta orang. Dari jumlahnya yang cukup signifikan tersebut, pemilih pemula menduduki posisi penting dalam pemilihan umum. Peluang suara tersebut akan menjadi media bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebijakan pendidikan dengan memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang pro-pelajar.

Pelajar sebagai subjek perubahan dapat memainkan perannya dengan terus meningkatkan kapasitasnya dalam intervensi kebijakan publik, baik melalui media aspirasi wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum, maupun melalui gerakan pelajar untuk mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan pendidikan. Dengan melakukan pemetaan visi pendidikan calon-calon pemimpin dan wakil rakyat, diharapkan pelajar dapat melihat secara sadar mengenai amanah yang dibawa oleh calon-calon pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut.

Tawaran masa depan yang lebih baik pun menjadi komoditas untuk mendapatkan hati rakyat demi memenangkan persaingan. Iklan-iklan politik ditebarkan ke khalayak melalui berbagai media. Namanya juga iklan, sudah pasti menarik. Kegiatan silaturrami dan bakti soaial ada di mana-mana. Dari yang face to face dan dor to dor sampai yang bersifat massif dan antar lembaga melalui program bersama. Penuh tebaran senyum politik untuk janji masa depan yang menjadi harapan rakyat.

Jika dianalisa secara menyeluruh, dari sekian banyak isu yang digulirkan calon presiden dan anggota legislatif lebih cenderung pada isu-isu kesejahteraan. Tawaran terhadap penanggulangan krisis ekonomi, pemberdayaan masyarakat petani dan pedagang pasar, rekonstruksi bencana dan pengentasan kemiskinan menjadi komoditas yang laris diperdagangkan dalam jual beli suara rakyat. Masyarakat memang telah lama mendambakan kepemimpinan yang dapat membawa pada kesejahteraan, maka tak heran jika para politikus memanfaatkan isu tersebut sebagai daya tawar bahwa dirinya adalah yang paling layak dipilih sebagai pemimpin masa depan.

Yang perlu menjadi pertimbangan adalah dari beberapa kali proses demokrasi yang pernah dilalui di Indonesia sejak Pemilihan Umum pertama tahun 1955, berapa persen dari janji-janji politik itu ditepati? Sudahkah sejahtera rakyat yang sejak dulu telah dijanjikan kesejahteraan? Atau, kesejahteraan itu hanya milik golongan tertentu. Golongan yang telah berkuasa dengan menggunakan suara rakyat. Sehingga ketika pesta demokrasi usai, rakyat hanya tinggal gigit jari menyadari kembali akan nasibnya yang tidak pernah berubah.

Sebagai evaluasi terhadap perjalanan sejarah demokrasi Bangsa Indonesia, adalah bahwa ternyata demokrasi belum dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat. Dengan demikian, masihkah hati rakyat dapat dibeli dengan janji-janji manis? Adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan Golongan Putih menjadi bukti nyata bahwa institusi pemerintah merasa ketakutan jikalau terjadi kegagalan dalam pelaksanaan Pemilu karena banyak yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Bahwa rakyat saat ini sudah tidak percaya dengan janji-janji politik apa pun yang dianggap sebagai iklan politik semata. Rakyat merasa kecewa sehingga memilih untuk tidak ikut serta berpartisipasi dalam proses demokrasi karena dianggap tidak membawa perubahan.

“Kenduri cinta: habis kenduri, cinta disepah”. Nama program yang dilaksanakan bulanan di Taman Ismail Marjuki ini memberikan gambaran tentang pesta demokrasi di negeri ini yang selalu berakhir manis di bibir para elit, tapi pahit dirasakan oleh rakyat.
Isu kesejahteraan memang menarik untuk diangkat. Secara politis, menguntungkan bagi pelakunya. Ada ranah yang digunakan untuk meraih kekuasaan dengan suara dari ‘rakyat’. Dan ada ranah untuk mencari keuntungan dan kesejahteraan personal elit, yaitu dari ‘kaum pemodal’.

Yang justru menarik adalah ketika para politikus mengumbar janji manis di depan rakyat kecil, ternyata di belakang, mereka juga melakukan kontrak politik dan kontrak ekonomi dengan pemilik modal. Sehingga tak mengherankan jika di kemudian hari terpilih menjadi wakil rakyat, kebijakan yang dikeluarkan pun lebih memihak kepada kapitalis yang jelas-jelas hanya memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan rakyat yang telah memberikan suaranya hanya dijadikan tumbal demokrasi.

Mencermati kesejahteraan, jika rakyat Indonesia dikatakan sudah sejahtera, hal itu tidak dapat dibuktikan secara empiris karena di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini masih banyak kita saksikan anak-anak jalanan yang menghiasi wajah ibu kota, pengemis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di mana-mana, petani yang terpaksa harus menjual hasil panennya dengan sistem ijon karena terdesak kebutuhan sehari-hari, nelayan yang harus menjual perahunya untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangganya walaupun jelas ia sebenarnya membutuhkan perahu tersebut untuk mencari nafkah, serta para buruh yang rela menerima upah rendah demi menyambung hidup. Jika negeri ini dikatakan tidak sejahtera, itu juga tidak benar. Lihatlah hotel-hotel dan pusat perbelanjaan yang setiap hari penuh dengan pengunjung, mobil-mobil mewah yang berjejer di sepanjang jalan, tuan tanah yang menguasai areal pertanian dan perkebunan.

Kesenjangan sosial yang jelas tampak secara empiris. Status kelas yang diciptakan oleh sistem berdasarkan kepemilikan modal. Keberpihakan negara terhadap rakyat semakin jauh dari harapan. Mentalitas para pemimpin bangsa terbentuk dari fondasi materialisme, sehingga upaya untuk menggerakan negara berorientasi pada keuntungan materi secara individual semata.

Ketidakadilan sistem sosial yang dibangun oleh rezim menjadi derita baru bagi rakyat. Padahal, sistem demokrasi diciptakan untuk mewujudkan kekuasaan rakyat yang berimplikasi pada kesejahteraan. Seyogyanya di setiap moment demokrasi merupakan harapan baru bagi rakyat akan sebuah perubahan. Setiap kekecewaan dapat terobati dengan adanya pergantian kepemimpinan dan sistem yang baru. Namun realitasnya kekecewaan itu terus berulang pada setiap periode kepemimpinan. Pergantian rezim yang berkuasa hanya menambah luka baru bagi rakyat. Oleh karena itu tak mengherankan jika kemudian rakyat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap sistem demokrasi dengan tidak mengikutsertakan diri dalam prosesnya, yaitu menolak untuk memilih calon ‘pemimpin’.

Jika fenomena tersebut terus berlangsung dalam jangka waktu lama, bukan hal yang mustahil bahwa suatu saat nanti rakyat akan menafikan eksistensi negara. Ada atau tidak adanya negara sudah tidak menjadi hal yang berarti. Negara tak lagi dapat mengintervensi sistem dan dinamika sosial, karena rakyat sudah mengabaikan keberadaan negara. Walaupun negara masih mengklaim diri berkuasa. Jika sudah demikian, apakah ‘kesejahteraan rakyat’ masih laku sebagai komoditas politik?